Kejari Pangkep Sidik Dugaan Pungli Redistribusi Sertifikat Tanah di Bontolangkasa

Kejari Pangkep Sidik Dugaan Pungli Redistribusi Sertifikat Tanah di Bontolangkasa

PANGKEP - Kasus dugaan tindak pidana pungli pada program redistribusi sertifikat tanah kembali disidik oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) setelah sebelumnya kasus serupa dilakukan oleh oknum kepala kelurahan Biraeng kecamatan Minasatene tahun lalu.

Kali ini kejari pangkep tengah menyidik kasus pengadaan sertifikat reditribusi tanah di Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Minasatene. Dimana diduga warga dimintai sejumlah uang dalam hal pengurusan sertifikat gratis dari Presiden Joko Widodo itu.

Hal ini diungkapkan oleh Kasi Intel Kejari Pangkep, Andri Zulfikar, mengungkapkan setelah naik ke tahap sidik pihaknya dalam waktu dekat akan mengungkap tersangka dalam kasus pembagian uang dugaan pungli redistibusi tanah tersebut.

“Dugaan tindak pidana dalam pengadaan redistribusi sertifikat Tahun anggaran 2020 oleh kementerian itu naik ke tahap sidik. Kita sudah panggil pihak-pihak terkait, dalam waktu dekat kami akan tetapkan tersangkanya, ” paparnya, Rabu (21/10/2020).

Andri Zulfikar menyebutkan, pihaknya telah mengantongi dua alat bukti untuk menetapkan tersangka nantinya dalam kasus tersebut.

“Dua alat bukti kami temukan, cukup alat buktinya itu ditemukan unsur tindak pidana didalamnya. Ada pengakuan warga dan pembayaran padahal sepeser pun tidak boleh ada pembayaran ke warga, itu sudah dibiayai oleh kementerian, ” jelasnya.

Pihaknya juga menyebut sejauh ini telah diperiksa sejumlah saksi, mulai dari pegawai di Kelurahan, pegawai BPN/ATR, Kabag Hukum serta sejumlah warga penerima sertifikat.

“Sudah pasti melanggar hukum, terdapat dalam pasal 12 huruf E terkait pungli. Sementara untuk gambaran tersangka sejauh ini satu orang. Tidak menutup kemungkinan bertambah . Kita sudah punya bukti untuk yang lainnya, ” jelasnya.

Dikatakan juga bahwa, ada 450 sertifikat tanah gratis yang diperoleh Kelurahan Bonto Langkasa dengan nilai dugaan pungutan sebesar Rp250.000 per sertifikat.

“Nilainya per satu orang itu Rp250.000. Dimana pembagiannya Rp100.000 untuk Lurah dan Rp100.000 lagi untuk Ketua RW, kemudian untuk administrasi, ” paparnya.

Sementara itu Lurah Bonto Langkasa, Adil Sammana mengaku bahwa pembayaran itu tidak dipaksakan. Semata digunakan untuk kepentingan administrasi dan konsumsi pegawai yang turun mengukur.

“Kami tidak pernah paksakan. Kalau ada yang tidak bisa bayar. Itu kami tidak paksa sama sekali, ” kata adik Wakil Bupati Pangkep, Syahban Sammana ini.

Kasus ini mencuat saat sejumlah warga kelurahan Bonto Langkasa melakukan unjukrasa di halaman kantor Bupati Pangkep yang memprotes masalah sertifikat gratis yang ujung ujungnya dikeluhkan. Masyarakat diminta bayar Rp750.000.

Rinciannya, dana Rp250.000 untuk biaya pengukuran lahan. Sementara untuk konsumsi petugas di lapangan, warga dimintai Rp500 ribu. Itu disampaikan salah seorang warga Kelurahan Bonto Langkasa, Inisial MA

MA mengaku, tak hanya dirinya, beberapa kerabatnya di Kelurahan Bonto Langkasa juga dikenakan pembayaran tambahan Rp500.000.

“Pembayaran itu diserahkan ke RW untuk diteruskan ke pemerintah kelurahan, ” bebernya saat dilokasi demo saat itu.(***)

PANGKEP SULSEL
Adhyaksa

Adhyaksa

Previous Article

Pelayanan Prima Membawa Kejari Batang Raih...

Next Article

Upacara Pelantikan dan Penutupan PPPJ Angkatan...

Related Posts

Peringkat

Profle

Steven Sulut

Adhyaksa

Adhyaksa verified

Postingan Bulan ini: 5

Postingan Tahun ini: 7

Registered: Jul 9, 2020

Redaksi Sumbar

Redaksi Sumbar

Postingan Bulan ini: 1

Postingan Tahun ini: 2

Registered: Mar 31, 2021

Alamsyah putra

Alamsyah putra

Postingan Bulan ini: 1

Postingan Tahun ini: 1

Registered: Apr 7, 2021

Fikri Haldi

Fikri Haldi

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Jul 9, 2020

Profle

Steven Sulut

Terkait Perkara Cukai, Kejari Manado Setorkan  Dana Titipan ke Kas Negara
Canangkan Pembangunan Zona Integritas WBBK Dan WBBM, Inilah Yang Disampaikan Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen
Penyidik Jampidsus Sita 1 (Satu ) Unit Mobil Lexus Terkait Tersangka HH
Jampidsus Periksa 1 (Satu) Orang Saksi Terkait Dugaan Korupsi Pada Perkara Pembelian Gas Bumi Oleh PD Pertambangan Dan Energi Sumsel

Follow Us

Recommended Posts

Berdasarkan Penetapan Pengadilan, Kejari Manado Sita 4 (Empat) Unit Incenerator
1 (Satu) Orang Saksi Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Jalur Transmisi Gardu Induk
Balap Liar di Bulan Ramadan, Polisi Amankan Sejumlah Motor
Kunker Virtual Ketiga, Inilah Arahan Jaksa Agung RI
Rutan Kelas l Labuhan Deli Kerjasama Dengan KBM Walidayna Untuk Sablon Baju