Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI Canangkan Zona Integritas Menuju WBBM

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI Canangkan Zona Integritas Menuju WBBM

JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan Hukum Leonard Eben Ezer Simanjuntak, SH, MH, memimpin Apel / Upacara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Pusat Penerangan Hukum di Press Room Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Senin (19/04/2021).

Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum), pada tanggal 10 Desember 2019 yang lalu telah ditetapkan oleh Kemenpan-RB sebagai satuan kerja dengan predikat Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). 

Sesuai dengan rekomendasi Wakil Jaksa Agung RI Setia Untung Arimuladi, SH. M. Hum. selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI. dan arahan Jaksa Agung Muda Intelijen Dr. Sunarta, SH. MH. predikat WBK yang telah diraih oleh Puspenkum harus dilanjutkan dengan pencanangan menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

WBK Puspenkum yang telah diraih pada tahun 2019 dibangun berdasarkan 6 (enam) area perubahan, yaitu:

  1. Manajemen Perubahan;
  2. Penataan Tata Laksana;
  3. Penataan Manajemen SDM;
  4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  5. Penguatan Pengawasan;
  6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

keenam area perubahan tersebut harus ditingkatkan untuk memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Pusat Penerangan Hukum hari ini dibangun dengan budaya pelayanan Cepat, Akurat, Komunikatif, Akuntabel, dan Produktif (CAKAP).

Budaya pelayanan CAKAP tersebut harus dapat diaplikasikan ke dalam 6 (enam) pilar area perubahan menuju goals yaitu terciptanya birokrasi yang baik dan bersih (good and clean governance), pelayanan prima (service excellent), dan meningkatnya kepercayaan publik (public trust) yang dibingkai dengan Komitmen, Kontinu, dan Konsisten, diharapkan Puspenkum dapat memperoleh predikat WBBM tahun 2021. 

Untuk membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tahun 2021 pada Puspenkum Kejaksaan Agung, ditetapkan 4 (empat) orang sebagai Agen Perubahan dan 4 (empat) orang sebagai Duta Pelayanan untuk memperlancar pembangunan budaya pelayanan yang Cepat, Akurat, Komunikatif, Akuntabel, dan Produktif (CAKAP).

Apel / Upacara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Pusat Penerangan Hukum diakhiri dengan Penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas dari masing-masing pegawai Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, serta dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M.(***/Steven)

Adhyaksa

Adhyaksa

Previous Article

Apel Pencanangan Pembangunan Zona Integritas...

Next Article

BPN Kantah Bandar Lampung Diduga Maladministrasi,...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono

Steven Sulut

Steven Sulut

Postingan Bulan ini: 2

Postingan Tahun ini: 21

Registered: Mar 31, 2021

Adhyaksa

Adhyaksa verified

Postingan Bulan ini: 1

Postingan Tahun ini: 33

Registered: Jul 9, 2020

Agung Setiyo

Agung Setiyo

Postingan Bulan ini: 1

Postingan Tahun ini: 1

Registered: Apr 8, 2021

Rikky Fermana

Rikky Fermana

Postingan Bulan ini: 1

Postingan Tahun ini: 2

Registered: Apr 19, 2021

Profle

Rikky Fermana

Buntut Video Tuduhan PKI, Penggurudukan Rumah Nyai Endang di Jombang Dilaporkan ke Polda Jatim
Tim Jaksa Tangkap Ero, Tersangka Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri
DKPP RI Putuskan Ketua KPU Kab. Pesisir Selatan Epaldi Bahar dan Teradu Lainnya Melanggar Kode Etik
Dugaan Maladministrasi Pemkab Magelang Dalam Penerbitan SHGB Warga Plaza Muntilan 

Follow Us

Recommended Posts

Tim Jaksa Tangkap Ero, Tersangka Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri
Buntut Video Tuduhan PKI, Penggurudukan Rumah Nyai Endang di Jombang Dilaporkan ke Polda Jatim
Dugaan Maladministrasi Pemkab Magelang Dalam Penerbitan SHGB Warga Plaza Muntilan 
Staf Ahli Gubernur Diperiksa Sebagai Saksi Terkait Perkara Dugaan Korupsi Pembelian Gas Bumi Oleh Perusahaan Daerah PDE Sumatera Selatan
DKPP RI Putuskan Ketua KPU Kab. Pesisir Selatan Epaldi Bahar dan Teradu Lainnya Melanggar Kode Etik