Terkait Pengalihan Aset Pemprov ke IAIN Bengkulu, Kejati Lakukan Mediasi

Terkait Pengalihan Aset Pemprov ke IAIN Bengkulu, Kejati Lakukan Mediasi

BENGKULU - Kejaksaan Tinggi Bengkulu menggelar mediasi antara IAIN Bengkulu dengan Pemprov Bengkulu, terkait Permasalahan Pengalihan Aset Bangunan Pemprov eks STQN, di Ruang Rapat Perdata dan TUN Kejati Bengkulu, Rabu (12/11/2020).

Hadir dalam mediasi tersebut, Asdatun Kejati Setyo Pranoto, Sekda Provinsi Bengkulu, Asisten III, Karo Umum, Rektor IAIN Bengkulu serta MUI Provinsi Bengkulu.

Dalam kesempatan itu juga ditandatangani kesepakatan bersama antara Pemprov Bengkulu dengan IAIN Bengkulu serta Kejati Bengkulu yang diwakili Asdatun Kejati, perihal pendampingan dari Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk dilakukan mediasi terkait permasalahan aset bangunan Pemprov di atas lahan IAIN eks STQ.

Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Sekda Hamka Sabri mewakili Pemrintah Provinsi Bengkulu, Rektor IAIN Bengkulu Prof. Sirajuddin serta Asdatun Kejati Bengkulu.

"Kejaksaan diberikan kepercayaan sebagai mediator tekait permasalahan hibah. Jaksa pengacara negara sebagai mediator untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara negosiasi untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak, " jelas Asdatun Setyo Pranoto.

Dengan kesepakatan mediasi ini, dirinya berharap agar semua pihak dapat sama-sama berdoa agar permasalahan hibah aset ini dapat segera terselesaikan dengan baik.

"Karena pengamanan dibidang aset ini sangat penting dan permasalahan aset ini juga banyak terjadi di seluruh provinsi, " ujarnya.

Dilain sisi, Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri menyambut baik mediasi ini. Menurutnya persoalan hibah aset ini hanya menunggu keluarnya surat persetujuan dari DPRD Provinsi Bengkulu.

Karena, pengalihan hibah aset ini sudah dilakukan dan disetujui sejak zaman Gubernur Agusrin Najamudin hingga bergulir ke zaman Gubernur Rohidin Mersyah, namun hingga kini masih terkendala dari persetujuan Dewan Provinsi saja.

"Karena ada sebuah persyaratan untuk menghibahkan aset itu harus persetujuan Dewan, maka kini kita hanya menunggu jawaban dari dewan provinsi untuk persetujuan hibah aset terebut, " ungkap Hamka.

Dengan adanya kesepakatan mediasi melalui Jaksa Pengacara Negara dari Kejati Bengkulu ini, kata Hamka, mudah-mudahan persoalan yang dihadapi dapat segera diselesaikan. (***)

BENGKULU
Adhyaksa

Adhyaksa

Previous Article

Pelayanan Prima Membawa Kejari Batang Raih...

Next Article

Kejari Pangkep Sidik Dugaan Pungli Redistribusi...

Related Posts

Peringkat

Profle

Prijo Atmodjo

Alamsyah putra

Alamsyah putra

Postingan Bulan ini: 2

Postingan Tahun ini: 3

Registered: Apr 7, 2021

Achmad Sarjono

Achmad Sarjono

Postingan Bulan ini: 1

Postingan Tahun ini: 10

Registered: Jul 17, 2020

Yudha Pratama

Yudha Pratama

Postingan Bulan ini: 1

Postingan Tahun ini: 11

Registered: Jan 8, 2021

Ibnu S. Mattangaran

Ibnu S. Mattangaran

Postingan Bulan ini: 1

Postingan Tahun ini: 1

Registered: Oct 26, 2021

Profle

Ibnu S. Mattangaran

Lakukan Perjalanan dari Batam Hingga Jakarta, Kejaksaan Negeri Kampar Berusaha Ungkap Dugaan Korupsi Alkes RSUD Bangkinang
Kejari Kota Kediri Gelar Koordinasi Pakem Tahun 2021 di MAN 2 Kota Kediri
Sidang Perdana Mantan Kadiskominfo Kab Kediri Agenda Pembacaan Dakwaan
523 WBP Rutan Labuhan Deli Terima Serbuan Vaksinasi Tahap ll

Follow Us

Recommended Posts

Kejari Luwu Utara Tetapkan Mantan Direktur PDAM Tirta Bukae Sebagai Tersangka
523 WBP Rutan Labuhan Deli Terima Serbuan Vaksinasi Tahap ll
Sidang Perdana Mantan Kadiskominfo Kab Kediri Agenda Pembacaan Dakwaan
Lakukan Perjalanan dari Batam Hingga Jakarta, Kejaksaan Negeri Kampar Berusaha Ungkap Dugaan Korupsi Alkes RSUD Bangkinang
Kejati Jawa Timur Tahan Pelanggar Perbankan dengan Kerugian 75 Miliar