Presiden Jokowi: Kejaksaan Harus Jadi Acuan Penegakan Hukum yang Profesional dan Berintegritas

Presiden Jokowi: Kejaksaan Harus Jadi Acuan Penegakan Hukum yang Profesional dan Berintegritas
Presiden dari Istana Negara, Jakarta

JAKARTA - Kejaksaan adalah institusi terdepan dalam penegakkan hukum, dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta mengawal kesuksesan pembangunan nasional. Kiprah Kejaksaan adalah wajah pemerintah serta wajah kepastian hukum Indonesia di mata rakyat dan dunia internasional.

Saat menyampaikan sambutan secara virtual pada Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020, Presiden Joko Widodo meyakini bahwa tanpa Kejaksaan yang bersih, satu fondasi penting pembangunan nasional juga akan rapuh.

Untuk itu, Presiden meminta agar kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum harus terus ditingkatkan.

"Integritas dan profesionalitas jaksa adalah keharusan. Pengawasan dan penegakan disiplin internal harus terus diperkuat. Kejaksaan harus bersih, kejaksaan harus dapat menjadi role model penegak hukum yang profesional dan berintegritas, " ujar Presiden dari Istana Negara, Jakarta, Senin, (14/12/2020).

Dalam acara yang diikuti sekitar 2.890 insan Kejaksaan secara virtual tersebut, Kepala Negara meminta agar pembenahan dari hulu sampai hilir di internal Kejaksaan dan dalam relasinya dengan lembaga penegak hukum lain terus diefektifkan.

Rekrutmen dan promosi harus dilakukan secara meritrokratis dan transparan. Integritas jaksa, wawasan kebangsaan, serta kesiapan menghadapi permasalahan hukum di masa mendatang juga harus diutamakan.

"Oleh sebab itu, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kejaksaan yang relevan dengan revolusi industri 4.0 juga harus diberikan prioritas, harus diprioritaskan. Sistem kerja yang efisien, yang transparan harus diupayakan. Cara-cara manual yang lamban, cara-cara manual yang rentan korupsi harus ditinggalkan, " imbuhnya.

Presiden mengapresiasi pengembangan sistem penanganan perkara tindak pidana terpadu berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Kejaksaan Agung. Menurutnya hal tersebut merupakan inisiatif yang baik, apalagi telah disinergikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dengan Kepolisian, dengan lapas, serta pengadilan.

"Tetapi yang penting bahwa data-data dan teknologinya harus terus diperbaharui, " lanjutnya.

Pada saat yang sama, lanjutnya, pengawasan internal harus terus diefektifkan agar sumber daya manusia Kejaksaan bertindak profesional. Penanganan perkara harus diarahkan untuk mengoreksi kesalahan pelaku, memperbaiki pelaku, dan memulihkan korban kejahatan. Penanganan korupsi juga harus bisa meningkatkan pengembalian aset kesejahteraan kepada negara.

"Tadi disampaikan oleh Bapak Jaksa Agung bahwa telah kembali kurang lebih Rp19 triliun, ini jumlah yang sangat besar. Dan tentu saja bisa mencegah korupsi berikutnya, " ungkapnya.

Sebagai pemegang kuasa pemerintah, Kejaksaan juga harus bekerja keras untuk membela kepentingan negara dan menyelamatkan aset-aset negara. Namun, Presiden juga mengingatkan agar penegakan hukum juga jangan menyebabkan ketakutan yang menghambat percepatan dan inovasi.

"Pengawasan harus diarahkan untuk mempercepat pembangunan nasional. Apalagi yang menyangkut penggunaan APBN yang harus dibelanjakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan rakyat dan membawa negara kita Indonesia keluar dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi sekarang ini, " paparnya.

Selain komitmen di atas, komitmen penuntasan masalah hak asasi manusia (HAM) masa lalu harus terus dilanjutkan. Menurut Presiden, kejaksaan adalah aktor kunci dalam penuntasan pelanggaran HAM masa lalu.

"Kemajuan konkret dalam upaya penuntasan pelanggaran HAM masa lalu perlu segera terlihat. Kerja sama dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan Komnas HAM, perlu untuk diefektifkan, " tegasnya.

Di akhir sambutannya, Presiden meminta Kejaksaan juga meningkatkan antisipasi terhadap tantangan masa depan. Kejaksaan harus melakukan deteksi dini terhadap berbagai kemungkinan kejahatan ke depan.

"Kejaksaan harus menjadi bagian untuk mencegah dan menangkal kejahatan terhadap keamanan negara, seperti terorisme, pencucian uang, dan perdagangan orang, serta kejahatan lain yang berdampak pada perekonomian negara, " tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Adapun Jaksa Agung St. Burhanuddin mengikuti secara virtual dari Aula Gedung Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung. (Foto: dok. Humas Kemensetneg)

SULSEL LUWU
Adhyaksa

Adhyaksa

Previous Article

Pelayanan Prima Membawa Kejari Batang Raih...

Next Article

Kejari Pangkep Sidik Dugaan Pungli Redistribusi...

Related Posts

Peringkat

Profle

Steven Sulut

Adhyaksa

Adhyaksa verified

Postingan Bulan ini: 6

Postingan Tahun ini: 8

Registered: Jul 9, 2020

Redaksi Sumbar

Redaksi Sumbar

Postingan Bulan ini: 1

Postingan Tahun ini: 2

Registered: Mar 31, 2021

Alamsyah putra

Alamsyah putra

Postingan Bulan ini: 1

Postingan Tahun ini: 1

Registered: Apr 7, 2021

Fikri Haldi

Fikri Haldi

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Jul 9, 2020

Profle

Steven Sulut

Terkait Perkara Cukai, Kejari Manado Setorkan  Dana Titipan ke Kas Negara
Canangkan Pembangunan Zona Integritas WBBK Dan WBBM, Inilah Yang Disampaikan Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen
Penyidik Jampidsus Sita 1 (Satu ) Unit Mobil Lexus Terkait Tersangka HH
Jampidsus Periksa 1 (Satu) Orang Saksi Terkait Dugaan Korupsi Pada Perkara Pembelian Gas Bumi Oleh PD Pertambangan Dan Energi Sumsel

Follow Us

Recommended Posts

Berdasarkan Penetapan Pengadilan, Kejari Manado Sita 4 (Empat) Unit Incenerator
5 (Lima) Orang Pegawai PT Syailendra Capital Diperiksa Penyidik Jampidsus
Balap Liar di Bulan Ramadan, Polisi Amankan Sejumlah Motor
1 (Satu) Orang Saksi Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Jalur Transmisi Gardu Induk
Kunker Virtual Ketiga, Inilah Arahan Jaksa Agung RI